Anakunhas

Kuliah, Berkarya, Mandiri, dan Sukses!

daftar undang undang tentang pertanahan

Posted on | January 24, 2012 | No Comments

Undang-Undang

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) Dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai Undang-Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

8. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir

10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

13. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti “Indische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang

14. Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

15. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

17. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

18. Undang-Undang No.19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan

21. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
23. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perdjandjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka

25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan  Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura

27. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

28. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

29. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

30. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

32. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

33. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

35. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

36. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

37. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

38. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

39. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

41. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

42. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

43. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

48. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

49. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

52. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan + Penjelasan

53. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

55. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

56. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

57. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

58. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara + Penjelasan

59. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

61. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

62. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

63. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

64. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

65. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

67. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

68. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

69. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

70. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

72. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

73. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

74. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

75. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

76. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

77. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

78. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepula

79. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

80. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

81. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

82. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

83. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

84. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

85. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

86. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

87. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

sumber : http://www.ndaru.net/peraturan-pertanahan/

-Info Terkait dengan artikel ini-

Topik yang berhubungan:

uu pertanahan 2012 - tentang pertanahan - lingkungan sel - kumpulan undang-undang pertanahan - kumpulan undang undang pertanahan - undang-undang pertanahan terbaru - Undang-undang pertanahan - undang undang pertanahan 2012 - undang undang pertanahan terbaru - uu perkebunan terbaru - 

Comments

Leave a Reply





*

  • Oblong Anakunhas

  • Bantu Anakunhas

    Ini adalah para sahabat anakunhas yang sudah membantu kami. Mau gabung dengan mereka?, ayo bantu Kami mengembangkan situs ini dengan meng LIKE fan page kami melalui Page Like Anakunhas :
  • follow us

  • discalimer-na

    kami persilahkan bagi siapa saja yang akan melakukan copy paste terhadap materi yang ada didalam blog ini, tidak ada copyright di blog ini, blog ini adalah copyleft hehe, maklum sebagian dari content blog ini adalah hasil copy paste juga.

    Silahkan kalau mau copy-paste tulisan-tulisan disini. Silahkan kalau mau nge-link blog ini. tapi sebaiknya jangan mengakui tulisan orang, malu ki nanti kalau ketahuan toh . Supaya tidak dituduh plagiat, jangan lupa selalu sebutkan atau sematkan url sumbernya.

    beberapa materi yang ada dididalam blog ini kami ambil dari beberapa buku yang terkait, tapi dalam hal ini terjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, kenapa? dengan terbitnya kontent buku tersebut, secara tidak langsung kami mempromosikan buku tersebut kepada seluruh pengunjung blog ini yang pas membuka topik buku tersebut yang kami naikkan di blog ini, karena setiap topik yang kami naikkan pasti kami sebutkan sumber buku dan pengarangnya

    ada juga materi yang kami ambil dari majalah tua, tujuannya paling tidak tips-tips yang menarik didalamnya tidak terbuang begitu saja dan bisa menjadi klipping online yang bisa dibaca oleh siapa saja

    karakter UNding & HASan yang banyak digunakan didalam cerita lucu ini hanyalah karakter fiktif belaka, Kata UNding & HASan adalah karakter yang sengaja saya buat dari singkatan UNHAS, jika ada kesamaan cerita lucu diatas mungkin sebuah kebetulan saja sebab semua cerita lucu yang di posting di blog ini hanyalah fiktif belaka.

    okay.. selamat menjelajah…

  • stats